Selamat Lebaran 2009

BERHENTILAH MENGINVENTARISIR MASALAH

Bagaimana mungkin pada sebuah desa yang terdapat lebih dari 5 external input, tapi desa tersebut tidak mengalami perubahan berarti kecuali ketergantungan yang semakin akut terhadap pihak luar? Apapun yang ingin dilakukan masyarakat kemudian melahirkan satu pikiran yang nyaris menjadi typical; perlu bantuan modal dari luar. Pertanyaan mendasarnya adalah: apa yang terjadi sehingga tidak ada perubahan di masyarakat? Pertanyaan “provokatif” dan reflektif ini mencuat dan mewarnai Workshop Refleksi pengalaman lapangan program DRR (Disaster Risk Reduction) kerjasama Insist-Cordaid, pada 27-29 Oktober lalu, di kampus Perdikan Pakem, Yogyakarta.

DRR memang menjadi semacam “mantra baru” dalam program-program penanggulangan bencana: begitu beragam teori dan pendekatan yang dikenakan pada DRR, dan tak lupa pula disematkan dengan paradigma “partipasi.” Maka berkembanglah “mantra” itu menjadi “Community Based Disaster Risk Reduction” atau “Community Based Disaster Risk Management” dan entah apa lagi........

BENCANA ADALAH
BAGIAN DARI KETIDAKADILAN GLOBAL

Pandangan umum selama ini adalah bahwa bencana, terutama bencana alam, adalah lebih sebagai ketidak-beruntungan yang tak dapat ditolak. Belakangan baru berkembang pemikiran bahwa bencana, termasuk bencana alam, adalah juga akibat langsung maupun tak langsung dari perbuatan manusia, selain bencana yang memang jelas-jelas adalah buatan manusia seperti perang dan kerusuhan sosial. Dalam suatu seminar nasional dan lokakarya tentang 'Pengurangan Resiko Bencana Secara Terpadu' yang diselenggarakan oleh INSIST (SUSDEC LPTP) bekerjasama dengan CORDAID Belanda di Jogyakarta, 16-17 Februari 2008, tiga orang narasumber utama membeberkan fakta dan analisis mereka bahwa bencana pun sebenarnya adalah bagian dari ketidakdilan global yang selama ini dipertahankan terus oleh kekuatan-kekuatan raksasa ekonomi dan politik dunia.

WAWASAN KEBENCANAAN
BELUM BANYAK BERUBAH

Sudah empat minggu lebih, hujan lebat yang mengakibatkan bencana banjir dan longsor melanda Pulau Jawa. Selain puluhan korban jiwa di Jawa Tengah dan Timur, ratusan hektar lahan pertanian dan kawasan pemukiman rusak atau hancur, dan kerugian harta-benda kini ditaksir melebihi angka Rp 120 milyar. Sementara itu, upaya pertolongan korban dan penanggulangan akibat serta dampak bencana ini masih tetap berjalan lamban. "Secara umum", kata Ahmad Mahmudi, Pemimpin Eksekutif Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan (LPTP) Surakarta yang juga Anggota Dewan Pengurus INSIST, "gerak tanggap darurat yang dilakukan oleh pemerintah daerah di daerah-daerah bencana tersebut belum memperlihatkan perubahan yang berarti. Umumnya masih lamban, terkesan masih sporadik seperti biasanya di masa lalu. Sistem peringatan dini nyaris belum berjalan.Ini menandakan bahwa sikap dasar kita terhadap bencana masih tetap dalam paradigma lama: sibuk setelah terjadi, belum bersungguh-sungguh menciptakan suatu sistem antisipasi yang mampu meminimalkan resiko bencana".